Surau TV

Banner

Jangan ada kebijakan diskriminatif terhadap rekrutmen CPNS 2018

Gus Ipul dan Sekdaprov Jatim Mulai Tak Harmonis 

Image
Friday, 22 December 2017 | 20:45:16 WIB


Gus Ipul dan Sekdaprov Jatim Mulai Tak Harmonis 
- Jangan ada kebijakan diskriminatif terhadap rekrutmen CPNS 2018

SURABAYA (Nusapos.com)  -Berita munculnya kebijakan diskriminatif terhadap kaum perempuan di Jawa Timur, membuat Wagub Jatim Saifullah Yusuf masghul. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini memastikan, sepanjang pengetahuanya, belum pernah ada kebijakan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jatim yang bersifat diskriminatif.

Ia mengaku kaget begitu dikonfirmasi pers mengenai berita pembatasan kuota CPNS perempuan yang akan ditempatkan di Pemda Jatim 2018 mendatang. "Saya merasa perlu meluruskan masalah ini," beber Gus Ipul, saat dikonfirmasi Jum'at (22/12) kemarin.

Di tegaskan Gus Ipul, pernyataan  Sekdaprov Jatim berpotensi menimbulkan kegaduhan jika tidak diluruskan. Sebab, kata Gus Ipul, setiap rekrutmen PNS harus tetap didasarkan pada kualifikasi yang mengacu pada ketentuan.

Sudah barang pasti, lanjut Gus Ipul, kualifikasi tersebut jangan sampai bias gender. "Jadi agak aneh kalau ada tenaga yang memiliki kompetensi tapi dibatasi partisipasinya dalam kegiatan pemerintahan hanya karena faktor gender," sindirnya.

Pertimbangan lainnya, pengangkatan dan penempatan CPNS mesti berdasar proporsionalitas. "Nah pada bagian ini faktor proporsi juga harus jadi bahan pertimbangan. Tapi tetap saja pertimbangan proporsionalitas tidak didasarkan pendekatan gender," jelas mantan Ketum PP GP Ansor ini.

"Jadi, saya kira ada yang salah dengan pernyataan Pak Sekda. Secara prinsip, tidak boleh ada kebijakan diskriminatif. Malah sesuai ketentuan, harusnya setiap kebijakan dapat memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah. Dari awal, saya tak pernah dengar ada kebijakan diskriminatif. Semuanya berdasar kompetensi, setelah melalui proses," tambah Gus Ipul.

Sebagaimana diketahui bersama, sebelumnya, Pemprov Jatim akan membatasi kuota CPNS saat rekrutmen pegawai Pemda pada 2018 mendatang. Secara proporsional, jumlah perempuanyang akan dipekerjakan di lingkungan kantor Pemerintah itu akan dibatasi.

"Kami telah merencanakan pembatasan jumlah perempuan dalam rekrutmen CPNS 2018 besok. Kami ingin semua pegawai nanti berbasis kinerja dan Skill mumpuni," ujar Sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi, sepekan lalu.

Sukardi menyebut ada kecenderungan bahwa perempuan akan berhalangan saat mereka hamil. Selama tiga bulan mereka harus cuti. Bahkan tidak hanya itu, masa-masa hamil juga membatasi ruang gerak para perempuan untuk meningkatkan kinerja mereka.

"Kami sedang pikirkan rencana pembatasan itu. Bukan berarti kami melanggar hak setiap warga untuk menjadi PNS," tambah Sukardi. Namun yang pasti komposisi pegawai baru di Lingkungan Pemprov Jatim pada 2018 besok akan memberi porsi lebih banyak laki-laki.

Soal bagaimana formula pembatasan itu, Sukardi belum menjelaskan. "Belum sampai ke situ lah. Kami masih carikan formula yang tepat. Selain itu juga perlu berkonsultasi dengan pusat atas pembatasan proporsional sebagai CPNS di Pemprov Jatim," kata Sukardi.

Pemprov Jatim memastikan bahwa 2018 akan membuka lowongan CPNS. Selama ini, Pemda ini telah menaaati moratorium rekrutmen CPNS. Beberapa tahun ini tak ada lowongan CPNS untuk daerah di Jatim.

Sekdaprov itu menyebutkan bahwa kebutuhan CPNS di lingkungan Pemprov Jatim saat ini sekitar 10.000-an tenaga. Total PNS di kantor Pemprov Jatim sebanyak 19.000- an orang. Idealnya harus ada 30.000 PNS untuk 38 kota dan kabupaten di Jatim.

Jumlah itu belum termasuk jumlah kebutuhan guru. Saat ini total guru di Jatim yang PNS sebanyak 35.000. Tahun depan, kebutuhan guru juga meningkat. 

Terpisah, Kabiro Humas Pemprov Jatim Drs. Benny Sampirwanto menambahkan bahwa adanya pemberitaan yang menyebutkan Sekda. Prov. Jatim Ahmad Sukardi akan membatasi rekrutmen CPNS perempuan adalah tidak benar sehingga memicu reaksi dari Wagub Jatim Saifullah Yusuf.

Pasalnya, Pemprov Jatim mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 dilakukan secara  proporsional, yakni perempuan dibanding laki-laki sebesar 50:50 persen.

Menurut Benny, rekrutmen terakhir CPNS di jajaran Pemprov. Jatim dilaksanakan pada tahun tahun 2014 lalu. Saat itu yang direkrut sebanyak 114 orang CPNS, dimana komposisinya perempuan sebanyak 60-70%, sisanya laki-laki.

Di lapangan, lanjut juru bicara Pemprov Jatim ini ternyata, sebagian ada yang cuti hamil, cuti melahirkan, tugas malam tidak bisa, dan lain sebagainya sehingga kurang mendukung kinerja organisasi. "Oleh karena itu, Pak Sekda berencana akan mengusulkan komposisi CPNS yang diterima dalam rekrutmen tahun 2018 mendatang, yakni antara perempuan dan laki-laki untuk diimbangkan, yaitu 50:50%, guna saling melengkapi," beber Benny.

Ia menambahkan hamil, melahirkan, menyusui merupakan hal kodrati perempuan yang harus dihargai, sehingga tidak boleh dilakukan diskriminasi. Termasuk pula, postur tubuh pendek, tinggi, gemuk, kurus merupakan sebuah kondisi yang tidak boleh dilakukan diskriminasi dalam rekrutmen sebuah pekerjaan asalkan yang bersangkutan mampu melakukan pekerjaan yang diberikan.

Perlindungan terhadap perempuan, tambah Benny  terlihat dari pemerintah yang juga telah mengundangkan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan/ Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Selain itu, berbagai program pro gender untuk terciptanya kesetaraan gender di Jatim telah dilakukan oleh Pemprov. Jatim.

Hasilnya, antara lain, selama 10 tahun berturut-turut Jatim dapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Pemerintah Pusat, sebuah bukti provinsi ini menjadi salah satu yang terbaik di negeri ini terkait kesetaraan gender. (tis)

 

 

Sumber : -

Laporan : -

Editor : Try Wahyudi Ary Setyawan

loading...